PEKANBARU,RIAU (WARTAPOLRI.COM) — Sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Gubernur Riau non aktif Abdul Wahid kembali digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, pada Selasa (6/5/2026). Sidang pagi ini menghadirkan 3 orang saksi dari unsur aparatur sipil negeri (ASN) Pemprov Riau.
Ketiga saksi yang dihadirkan jaksa KPK yakni mantan Penjabat (Pj) Sekdaprov Riau, Taufiq OH, Perencana Bidang Program Dinas PUPR Riau, Aditya Wijaya, Penata Kelola Bina Marga Dinas PUPR Riau, Sarkawi. Terdakwa Gubernur Riau Abdul Wahid hadir didampingi tim penasihat hukumnya.
Jaksa KPK mencecar Taufiq OH terkait pertemuan pada 23 April 2025 di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau berkaitan dengan review anggaran dengan Kemendagri. Termasuk pertemuan yang berlangsung di Kantor Bappeda Riau pada 23 Mei 2025.
Dalam persidangan, Jaksa KPK juga menanyai Taufiq soal terjadinya pergeseran anggaran. Termasuk munculnya nama Dani M Nursalam dan Tata Maulana. Kepada Jaksa KPK, Taufiq menyebut kedua nama itu muncul dari Gubernur Abdul Wahid.
Sementara itu, tim penasihat hukum Gubernur Riau Abdul Wahid melayangkan pertanyaan terkait soal adanya permintaan uang dari Abdul Wahid saat pengangkatan Taufiq OH sebagai Pj Sekdaprov Riau. Taufiq menyebut dirinya tidak pernah dimintai uang oleh Abdul Wahid terkait pengangkatan dirinya sebagai Pj Sekdaprov Riau.
Taufiq juga menegaskan dirinya tidak pernah diminta Abdul Wahid untuk mencari-cari uang dalam memenuhi kepentingan dan keperluan pribadi Abdul Wahid.
Saat menjadi Sekdaprov Riau, Taufiq mengaku tidak pernah diperintahkan Abdul Wahid untuk meminta uang kepada Kepala Dinas PUPR yang mendapatkan penambahan anggaran dari terjadinya pergeseran anggaran.
“Tidak pernah (diatur oleh Gubernur Riau saat proses pergeseran anggaran),” tegas Taufiq menjadi pertanyaan penasihat hukum Abdul Wahid.
Bahkan, saat Taufiq tidak menjadi Pj Sekdaprov dan kembali ke posisinya sebagai Kadis Perindag, ia mengaku tidak pernah diminta uang oleh Abdul Wahid.
Taufiq OH diangkat pertama kali menjadi Pj Sekdaprov Riau pada 11 Oktober 2024 silam, saat pemerintahan Riau dipimpin oleh Pj Gubernur Rahman Hadi. Kemudian masa tugasnya diperpanjang tiga bulan lamanya, sejak 10 Maret 2025 oleh Abdul Wahid yang terpilih sebagai Gubernur Riau bersama Wakil Gubernur SF Hariyanto. Taufiq bertugas sebagai Sekdaprov Riau hingga Juni 2025, sebelum KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 3 November 2025.
Persidangan Sebelumnya
Dalam persidangan pekan sebelumnya, Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI Dinas PUPR Provinsi Riau, Rio Andriandi Putra mengaku dirinya ikut menyetor uang sebesar Rp 700 juta. Pemberian uang dilakukan dalam empat tahap kepada Sekretaris Dinas PUPR Riau Ferry Yunandi, sebelum kasus dugaan korupsi pemerasan ‘jatah preman’ terungkap oleh KPK pada 3 November 2025 lalu lewat operasi tangkap tangan.
Kesaksian Rio Andriandi disampaikan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terdakwa Gubernur Riau Abdul Wahid di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (22/4/2026) lalu. Bersama Abdul Wahid, dua terdakwa lain yakni mantan Kepala Dinas PUPR Riau, M Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam juga hadir sebagai pesakitan. Ketiga terdakwa kompak mengenakan kemeja putih.
Rio menjawab pertanyaan jaksa KPK soal penyerahan uang panas tersebut. Ia mengaku mencari pinjaman dari beberapa orang untuk memenuhi permintaan uang yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas PUPR Riau, Ferry Yunanda.
Menurutnya, tarif setoran adalah sebesar 2,5 persen dari nilai proyek. Namun naik menjadi 5 persen.
Rio menerangkan, pemberian uang tahap pertama langsung diterima oleh Ferry pada Juni 2025 lalu sebesar Rp 300 juta. Kemudian pada akhir Juli 2025 uang sebesar Rp 100 juta dititipkan melalui seorang bernama Khairil.
Penyetoran ketiga sebesar Rp 100 juta diberikan kepada Ferry pada Agustus 2025. Dan setoran terakhir sebesar Rp 200 juta diantar oleh Kepala Seksi Tata Usaha UPT VI Dinas PUPR Riau Tabroni di Teko Kopi Jalan Arifin Achmad pada 1 November 2025, atau dua hari sebelum OTT KPK. Uang sebesar Rp 200 juta diserahkan kepada seorang bernama Eri Ikhsan, namun Ferry Yunandi juga hadir di Teko Kopi.
Menurut Rio, pemberian uang total Rp 700 juta tersebut merupakan bagian dari kesepakatan fee 5 persen dari pergeseran anggaran proyek di Dinas PUPR Riau.
Sampai Gadaikan SK PNS dan BPKB Mobil
Sebelumnya diberitakan, dalam persidangan yang sama, Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II Dinas PUPR Riau, Ardi Irfandi mengaku menyerahkan uang total sebesar Rp 500 juta kepada Sekretaris Dinas PUPR Riau, Ferry Yunanda.
Pengakuan Ardi merespon pertanyaan jaksa KPK ikhwal adanya setoran uang sebesar Rp 500 juta kepada Ferry yang diduga atas arahan Kepala Dinas PUPR Riau, M Arief Setiawan. Arief turut menjadi terdakwa dalam perkara ‘jatah preman’ ini bersama dengan Tenaga Ahli Gubernur Riau, M Dani Nursalam.
Ferry yang hingga kini masih berstatus saksi berperan sebagai pengepul uang dari 5 Kepala UPT Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Riau, termasuk dari Ardi. Total uang yang dikumpulkan Ferry mencapai Rp 3,55 miliar. Uang tersebut menurut dakwaan KPK, ada mengalir untuk kepentingan pribadi Gubernur Riau Abdul Wahid.
Jaksa KPK mencecar Ardi soal sumber uang setoran Rp 500 juta yang ia berikan ke Ferry. Ardi mengaku saat itu kegiatan proyek belum ada pencairan. Itu sebabnya, ia terpaksa meminjam uang sebesar Rp 300 juta dari rekannya.
Untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut, Ardi mengaku menggadaikan SK ASN-nya ke BRK Syariah dengan tenor kredit selama 10 tahun. Keputusan itu ia tempuh karena sang pemberi pinjaman terus mendesaknya agar mengembalikan uang tersebut.
Tak berhenti di situ, untuk memenuhi setoran tambahan sebesar Rp 200 juta, Ardi menyebut dirinya kembali menggadaikan surat BPKB mobil ke BRI.
“Dari BRI dapatlah Rp 200 juta. Itulah yang saya berikan. Jadi ada dua tahap, pertama Rp 300 juta dan kedua Rp 200 juta,” kata Ardi.
Ardi sejak 13 Oktober 2025 lalu dilantik Bupati Siak Afni Zulkifli menjadi Kepala Dinas PU Tarukim Kabupaten Siak.
Dalam sidang pagi ini, Jaksa KPK menghadirkan Kepala UPT Wilayah II Ardi Irfandi, Kepala UPT Wilayah III Eri Ikhsan, Kepala UPT Wilayah VI Rio Andriandi Putra, serta Kasubbag Tata Usaha UPT Wilayah VI Tabrani. Tiga terdakwa perkara korupsi yakni Abdul Wahid, M Arief Setiawan dan Dani M Nursalam hadir didampingi penasihat hukumnya.
Saat ini proses sidang masih berlangsung. Jaksa KPK terlihat aktif mencecar para saksi ikhwal sumber uang setoran ke Ferry Yananda.
Status Hukum Ferry Yunanda
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal status hukum Sekretaris Dinas PUPR Riau, Ferry Yunanda yang belum menjadi tersangka. Peran Ferry dalam kasus dugaan korupsi terdakwa Gubernur Riau Abdul Wahid dkk sangat krusial. Ferry bertindak sebagai pengepul uang ‘jatah preman’ dari jajaran Kepala UPT Jalan dan Jembatan di lingkungan Dinas PUPR Riau.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menyatakan, peran Ferry sebagai pengepul uang jatah preman masih terus didalami.
“Ini bagian dari strategi penyidikan,” kata Achmad dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/4/2026) lalu.
Namun Achmad menegaskan, status hukum Ferry akan ditentukan apakah tindakannya memenuhi unsur-unsur kecukupan alat bukti dan pertanggungjawaban pidana.
“Kita lihat hasil penyidikan selanjutnya. Apabila memang betul-betul fakta yang dilakukan FRY (Ferry Yunanda) memenuhi unsur-unsur kecukupan alat bukti dan pertanggungjawaban pidananya, pasti penyidik akan mempertimbangkannya,” kata Achmad dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/4/2026).
KPK, lanjut Achmad, akan memilah-milah peran dan kategori perbuatan setiap orang yang terlibat dalam proses tindak pidana korupsi. Status hukum seseorang ditentukan dalam kategori saksi, saksi yang membantu penyidikan, saksi yang berbelit-belit tidak memberikan keterangan yang benar.
“Itu semua akan menjadi pertimbangan kita untuk menetapkan status hukum seseorang,” terangnya. 06/05/2026.(MIT)*
