BELANTA RAYA INHIL (WARTAPOLRI.COM) -Kekisruhan masyarakat dengan Kadesa Belantaraya terlihat belum usai. 
Situasi pemerintahan di Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir memanas. Pada Rabu (15/4/2026), muncul dua dokumen penting yang menunjukkan konflik serius antara kepala desa dan sebagian masyarakat.
Dokumen pertama berupa *berita acara pernyataan kesediaan pemberhentian kepala desa* yang ditandatangani oleh Kepala Desa Belantaraya, **Hasbullah, S.H**. Dalam surat tersebut, ia menyatakan bersedia diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa.
Dalam pernyataannya, Hasbullah menyebut bahwa pengunduran diri tersebut dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Ia juga menegaskan tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum selama proses pemberhentian berlangsung.
Namun di hari yang sama, beredar dokumen kedua yang justru memperlihatkan penolakan dari masyarakat. Dokumen bertajuk *pernyataan tidak mengakui adanya kepala desa Belantaraya* itu ditandatangani sejumlah warga.
Dalam isi pernyataan tersebut, para penandatangan menyatakan tidak mengakui kepemimpinan Hasbullah sebagai Kepala Desa Belantaraya. Tercatat lebih dari puluhan warga ikut membubuhkan tanda tangan beserta identitas mereka sebagai bentuk penolakan.
Situasi ini menandakan adanya konflik internal yang cukup serius di tengah masyarakat Desa Belantaraya. Di satu sisi, kepala desa menyatakan kesediaannya untuk diberhentikan, sementara di sisi lain muncul gelombang penolakan terhadap kepemimpinannya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kecamatan Gaung maupun Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terkait langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan polemik tersebut.
Perkembangan kasus ini masih terus dipantau dan berpotensi menjadi perhatian lebih lanjut dari pihak berwenang.15/04/2026.(Mili Taufik)**
