PERAN KPMKB SEBAGAI AGEN SOSIAL UNTUK MENGAWAL PILKADA KALIMANTAN BARAT 2024

JAKARTA, WARTAPOLRI – Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Barat (KPMKB) adalah organisasi yang menaungi pelajar dan mahasiswa asal Kalimantan Barat yang menempuh studi di luar pulau Kalimantan. Berdiri sejak tahun 1951 di Yogyakarta, KPMKB bertujuan untuk menciptakan generasi yang bertakwa, berakhlak mulia, berintelektual, profesional, mandiri, serta bertanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia yang diridhai Allah SWT, melalui pembangunan Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia umumnya.

Untuk mencapai visi tersebut, KPMKB berkomitmen melakukan berbagai usaha, termasuk mengekspresikan dan menganalisis isu-isu pembangunan di Kalimantan Barat dan Indonesia, serta memberikan gagasan dan solusi yang konstruktif. Salah satu upaya penting yang perlu diambil dalam konteks ini adalah mengawal penyelenggaraan Pilkada Kalimantan Barat 2024.

Pilkada yang bebas dan adil adalah kunci untuk membangun Kalimantan Barat yang lebih baik. Pemimpin yang berkualitas dan berintegritas dibutuhkan untuk memandu Kalimantan Barat menuju kesejahteraan dan keadilan sosial. Sebagai organisasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan daerahnya, KPMKB memandang penting untuk mengambil peran sebagai agen kontrol sosial dalam mengawal pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024.

Partisipasi aktif KPMKB diperlukan untuk memastikan bahwa proses Pilkada berjalan dengan transparan, adil, dan bebas dari praktik kolusi, baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat maupun dari pasangan calon (paslon) peserta Pilkada. Jika terjadi kolusi, hal ini tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga berpotensi menjadi budaya negatif di masa depan. Pemimpin yang terpilih dengan cara yang tidak sah akan sulit menjadi pemimpin yang kompeten, karena terpilih bukan berdasarkan meritokrasi melainkan melalui jalur manipulasi dan kepentingan pribadi.

Lebih jauh, kolusi dalam Pilkada seringkali disertai dengan agenda tersembunyi dan kepentingan pribadi yang diutamakan di atas kepentingan publik. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan cenderung menguntungkan pihak tertentu, bukannya memberikan manfaat yang merata untuk pembangunan Kalimantan Barat maupun Indonesia secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga integritas demokrasi, KPMKB juga memandang bahwa pengawalan Pilkada merupakan langkah fundamental untuk menyelamatkan dan memajukan sektor pendidikan di Kalimantan Barat. Diharapkan, Kepala Daerah yang terpilih kelak mampu memperhatikan dan meningkatkan kualitas pendidikan, baik untuk mereka yang menempuh pendidikan di Kalimantan Barat maupun yang melanjutkan studi di luar daerah. Hal ini penting untuk menciptakan generasi Kalimantan Barat yang cerdas dan berdaya saing di masa depan.

Oleh karena itu, KPMKB akan tetap konsisten mengawal proses Pilkada Provinsi Kalimantan Barat agar berlangsung dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan bebas dari praktik kolusi. Dengan demikian, harapan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kalimantan Barat, dan di Indonesia secara lebih luas, dapat terwujud. Kesejahteraan masyarakat, termasuk di sektor pendidikan, ekonomi, dan sosial, dapat lebih terjamin di bawah kepemimpinan yang sah, berintegritas, dan benar-benar peduli terhadap kepentingan rakyatnya.(AK)