Keuangan Pemko Pekanbaru Kian Terpuruk, DPRD Soroti Manajemen yang Dinilai Terburuk di Riau

PEKANBARU, WARTAPOLRI.COM – Kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru semakin memprihatinkan. Hal ini disoroti oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Fathullah, yang menilai bahwa Pekanbaru saat ini mengalami manajemen keuangan terburuk dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau.

Menurut Fathullah, selama tiga periode dirinya menjabat sebagai anggota DPRD, baru kali ini terjadi penundaan pembayaran (tunda bayar) yang berdampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk operasional DPRD. Ia mengaku prihatin dengan situasi ini, yang dianggap sebagai yang terburuk dalam sejarah keuangan daerah tersebut.

“Sejak saya menjabat di DPRD Pekanbaru, belum pernah ada kondisi seperti ini. Baru kali ini terjadi tunda bayar, dan ini sangat menyedihkan bagi kami sebagai anggota legislatif,” ujar Fathullah dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).

Setelah melakukan evaluasi bersama anggota DPRD dari kabupaten/kota lain di Riau, Fathullah menegaskan bahwa Pekanbaru berada di posisi paling bawah dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi sinyal buruk bagi keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di kota tersebut.

Sebagai langkah perbaikan, ia meminta Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru untuk segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru, Yulia, yang dinilai tidak lagi mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

“Kami melihat bahwa Ibu Yulia sudah tidak mampu lagi memegang kendali keuangan daerah. Bahkan, Sekda pun mengeluh karena sulit menghubunginya. Nomor teleponnya saja jarang aktif. Kalau seperti ini terus, untuk apa dipertahankan? Kami meminta Pj Wali Kota segera mengevaluasi jabatannya,” tegas Fathullah.

Lebih lanjut, ia menyoroti dampak dari buruknya pengelolaan keuangan ini terhadap kinerja DPRD, terutama dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk melayani masyarakat. Salah satu permasalahan yang paling disorot adalah keterlambatan pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta anggaran reses yang hingga kini belum jelas.

“Sekarang sudah masuk tahun 2025, tetapi anggaran reses kami tahun 2024 saja belum ada titik terang. Belum pernah kami menghadapi situasi seburuk ini. Tahun ini adalah yang paling parah dalam sejarah keuangan Pekanbaru,” tambahnya.

Dengan kondisi yang semakin mengkhawatirkan, Fathullah berharap agar Pemko Pekanbaru segera mengambil langkah konkret guna memperbaiki sistem keuangan daerah. Ia menekankan bahwa ketidakstabilan keuangan tidak hanya berdampak pada internal pemerintahan, tetapi juga berimbas pada pelayanan masyarakat yang semakin terhambat.

“Jangan sampai kondisi ini terus berlarut-larut. Jika tidak ada perbaikan segera, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Kami berharap ada tindakan nyata agar Pekanbaru bisa keluar dari krisis keuangan ini,” pungkasnya.(Red)